الخميس، 17 يناير، 2013

skripsi Putusan Pengadilan Agama


A.    Latar Belakang Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri (1997: 162), Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha  Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili itu ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.
 Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama.
Putusan pengadilan itu didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”. Sedangkan hukum tidak tertulis tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang bunyinya sebagai berikut: “Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2007 menerima 918 perkara. Salah satu perkara yang diterima dan diselesaikan adalah perkara cerai talak antara Abdul Nadi bin Iyus sebagai Pemohon terhadap Titin Supriatin binti Amin sebagai Termohon. Perkara mengenai cerai talak ini masuk ke Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2007, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2007 yang kemudian terdaftar dalam buku register perkara Nomor 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl. Pengadilan Agama Majalengka telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai cerai talak ini. Perkara ini diputus pada tanggal 30 Januari 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H.
Lain dari pada itu Pengadilan Agama Bandung pada tahun yang sama yaitu 2007 menerima 2.292 perkara. Salah satu perkara yang diterima dan diselesaikan adalah perkara cerai talak antara Ir. Yudha Wijaya AR sebagai Pemohon melawan Ria Anindita binti Alfon Sihombing sebagai Termohon. Perkara mengenai cerai talak ini masuk ke Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2007, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2007 yang kemudian terdaftar dalam buku register perkara Nomor 1225/Pdt. G/2007/PA. Bdg. Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai cerai talak ini. Perkara ini diputus pada tanggal 12 November 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo’dah 1428 H.
Kedua putusan itu masing-masing masuk pada perkara Pengadilan Agama Majalengka dan Pengadilan Agama Bandung tentang cerai talak yaitu permohonan Pemohon pada tahun 2007 terhadap Termohon. Atas perkara Cerai talak ini Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan putusan Nomor : 1225/Pdt.G/2007/PA.Bdg. Permohonan Pemohon yang terdapat pada putusan itu adalah:
1.             Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2.             Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) dihadapan siding Pengadilan Agama Bandung;
3.             Memutuskan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riza Wirakusuma, berumur dua tahun 8 bulan berada dibawah perwalian dan pengurusan Pemohon;
4.             Memutuskan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5.             Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6.             Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya;.
Namun lainhalnya dengan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl tentang cerai talak ini yaitu antara permohonan pemohonan dengan amar putusan itu terdapat perbedaan. Permohonan Pemohon yang terdapat pada putusan itu adalah:
1.             Mengabulkan permohonan Pemohon,
2.             Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht),
3.             Menetapkan, biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.
Putusan itu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,  namun dalam putusan itu ada ketidaksesuaian antara amar putusan dengan Permohonan Pemohon karena ada tambahan bukan dari bagian permohonan pemohon. Amar putusan itu adalah sebagai berikut;
1.        Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.        Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Abdul Nadi Bin Iyus ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Titin Supriatin Binti Amin) didepan siding Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3.        Menetapkan Iddah Termohon 3 (Tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;
4.        Memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah  uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mut’ah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon;
5.        Menetapkan seorang anak bernama Irgi diasuh oleh Termohon dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak itu dewasa atau mandiri;
6.        Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Pemohon;.
Dengan kata lain ada beberapa amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon, yaitu mengenai nafkah ‘iddah uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), mut’ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon dan hak asuh anak oleh Termohon sekaligus perintah kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak itu dewasa atau mandiri.

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas Putusan itu memiliki dua dimensi. Di satu pihak ia merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang sangat kongkrit yaitu perkara perkawinan. Di pihak lain ia mencerminkan pembentukan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk berijtihad.
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1.      Bagaimana duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?
2.      Bagaimana proses pemeriksaan perkara Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?
3.      Nilai-nilai hukum apa yang ditemukan dalam putusan Nomor : 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?

C.    Tujuan dan Kegunaan

1.      Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
a.       Untuk mengetahui duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl tentang Cerai Talak.
b.      Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl.
c.       Untuk mengetahui Nilai-nilai hukum  yang ditemukan dalam putusan : 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl.
2.   Kegunaan Penelitian
   Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif kepada mahasiswa, khususnya fakultas Syari’ah dan Hukum tentang tentang pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh hakim
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan alasan-alasan hukum atas perkara yang diajukan ke pengadilan. Disamping itu, dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

D.    Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto (2002: 3-5), penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada lima, yaitu: Pertama, faktor hukum itu sendiri baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kedua, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapakan. Kelima, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Menurut Cik Hasan Bisri (2006: 3), penegakan hukum adalah upaya dan proses pemberlakuan dan supremasi hukum melalui badan kekuasaan kehakiman (Pengadilan), baik berkenaan dengan hukum perdata dan tata usaha negara maupun hukum pidana. Penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tergantung kepada empat unsur sebagai suatu kesatuan, yaitu:
1.            Unsur perangkat hukum nasional dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
2.            Unsur aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
3.            Unsur kesadaran hukum masyarakat, atau kemauan masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum yang berlaku.
4.            Unsur sarana dan prasarana dalam penerapan dan penegakan hukum. Cik Hasan Bisri (1996: 89-90).
2. Putusan Pengadilan
            Didalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur bahwa “Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera”. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.
Menurut Abdul Manan (2005: 292), putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
            Secara sederhana putusan pengadilan itu terdiri dari enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama lain, yaitu: (1) Kepala putusan, (2) identitas para pihak, (3) duduknya perkara atau tentang kejadiannya,(4) tentang pertimbangan hukum, (5) tentang amar putusan, (6) bagian penutup (Abdul Manan, 2006: 292-296).
            Dari segi jenisnya, putusan terdiri dari dua macam, yaitu putusan sela (tussen vonnis) dan putusan akhir (eind vonnis). Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela ini terdiri dari empat macam: Pertama, putusan preparatoir yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Kedua, putusan interlacutoir yaitu putusan sela yang mempengaruhi akan bunyi putusan akhir itu. Ketiga, putusan provisionil yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Keempat, putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yakni suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa, putusan insidentil belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan (Umar Mansyur, 1991: 179-180).
            Dari segi sifatnya, putusan terdiri dari tiga macam yaitu: declaratoir, constitutif, dan condemnatoir. Putusan declaratoir adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatau keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Putusan constitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sedangkan putusan comdenatoir adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang bereperkara (Abdul Manan, 2008: 276-277).
            Menurut Roihan Rasyid (2000: 202), putusan mempunyai tiga kekuatan , yaitu kekuatan mengikat (bidende kracht), kekuatan bukti (bewijzende kracht), dan kekuatan eksekusi (executoriale kracht). Hakim dalam mengambil sebuah keputusan, harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam    Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang bunyinya sebagai berikut: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Menurut Cik Hasan Bisri (1997: 133), “Hal itu menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tertulis sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, di samping adanya kekecualian dan kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kekhususan itu meliputi prosedur cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara”.
            Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R. Bg.
3. Penemuan Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo (2006: 36) penemuan hukum  adalah proses pembentukan  hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit.
            Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu (Abdul Manan, 2005: 278).
            Menurut Abdul Manan (2005: 286-289), para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Perumusan masalah atau pokok sengketa, (2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, (3) Analisa data untuk menemukan fakta, (4) Penemuan hukum dan penerapannya, dan (5) Pengambilan keputusan.

E.     Kerangka Pemikiran

            Secara sederhana, putusan pengadilan memiliki beberapa unsur penting, di antaranya: sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, perkara, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

Skema Kerangka Berpikir
 (Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997b: 58)
 










Keterangan:                                      hubungan pengaruh langsung
                                                         Hubungan pengaruh tidak langsung
                                                         Hubungan fungsional
Penjelasan skema kerangka berfikir daiatas adalah:
1.      Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis baik hukum materil maupun hukum formil. Selain itu putusan pengadilan didasarkan pada hukum tidak tertulis baik berupa doktrin para ahli hukum maupun pendapat fuqoha atau nilai-nilai hukum yang mengikat.
2.      Putusan pengadilan memiliki dua dimensi, disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang konkrit, dipihak lain mencerminkan penemuan hukum oleh hakim dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
3.      Hakim dalam proses pengambilan keputusan sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi hakim untuk berijtihad dalam proses pembentukan hukum baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
4.      Putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku, perkara yang diterima dan diputuskan harus dalam lingkungan kekuasaan pengadilan baik kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relatif.
5.      Putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan mengenai perkara yang sama. Yurisprudensi ini menjadi hukum tertulis dalam pengambilan putusan yang baru atas perkara yang sama tadi. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut preseden (keputusan yang dibuka oleh pengadilan mengikuti yang telah pernah diputuskan).

F.     Metode Penelitian

1.        metode
penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan cara menafsirkan seluruh isi putusan Pengadilan berdasarkan pada penerapan hukum dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dari para pihak. Adapun Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sosiologis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sosiologis adalah menafsirkan dengan melihat berbagai faktor sosial yang mempengaruhi terhadap para pihak berperkara. Sedangkan penafsiran teleologis adalah menafsirkan dengan menekankan terhadap maksud dan tujuan putusan tersebut.
2.      Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a.         Prosedur dan duduk perkara putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl dan putusan pengadilan agama bandung Nomor: 1225/Pdt.G/2007/PA.Bdg.
b.        Penerapan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang meliputi hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam putusan Nomor 84 Tahun 2007.
c.         Penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam putusan.
3.      Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
a.                   Putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 Tahun 2007.
b.                  Berita Acara Persidangan perkara Nomor 84 Tahun 2007.
c.                   Dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu surat bukti tertulis berupa: kutipan akta nikah dan pembuktian.
d.                  Wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus perkara putusan tersebut.

 



4.      Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ditempuh melalui studi dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka dan berita acaranya serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a.             Membaca dan mempelajari isi putusan
b.            Mencari dasar hukum tertulis dan tidak tertulis dari putusan
c.             Mencari nilai-nilai hukum dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam putusan.
d.            Menghubungkan argumen-argumen tersebut dengan berita acara persidangan.
e.             Mengklasifikasikan data tersebut menjadi dua kelompok yaitu penerapan hukum dan penemuan hukum. Kelas data penerapan hukum mempunyai sub kelas yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis, sedangkan kelas data penemuan hukum mempunyai sub kelas data yaitu metode penemuan hukum dan prosedur penemuan hukum.                                                                                                         
5.      Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.       Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 Tahun 2007 dan berita acaranya.
b.      Kemudian dilakukan pengklasifikasian data. Klasifikasi  tentang putusan tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yakni:
1)      Tentang penerapan hukum yang terdapat dalam putusan, hukum tertulis maupun hukum  tidak tertulis.
2)      Tentang penerapan hukum yang terdapat dalam putusan
c.       Menghubungkan data yang berupa putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 tahun 2007 dengan Berita Acaranya.
d.      Menafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berpikir. Adapun metode penafsiran hukum dalam putusan ini menggunakan metode penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sosiologis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sosiologis adalah menafsirkan dengan melihat berbagai faktor sosial yang mempengaruhi terhadap para pihak berperkara. Sedangkan penafsiran teleologis adalah menafsirkan dengan menekankan terhadap maksud dan tujuan putusan tersebut.
e.       Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, yakni putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84  tahun 2007 bahwa diktum putusan itu ditambahkan tanpa adanya petitum dari Pemohon.





DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo.
Bagir Manan. 2004. Sistem Peradilan Berwibawa. Jakrta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Budiarto. 2001. “Masalah Hukum Waris Muslim dan Non Muslim”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 192, Edisi September, Tahun 2001. Ikatan Hakim Indonesia.
Cik  Hasan Bisri. 1996. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Cik Hasan Bisri. 1997. Peradilan Islam dalam  Tatanan Masyarakat Indonesia, Cetakan Pertama. Majalengka: Remaja Rosda Karya.
Cik Hasan Bisri. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Sosial, Cetakan Pertama. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Cik Hasan Bisri. 2004. Pilar-Pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cik Hasan Bisri. 2006. “Menata Penelitian Antardisiplin dan Multidisiplin di Kalangan Civitas Akademika UIN Majalengka”, dalam Research University, Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Majalengka. Majalengka: Suguda Press.
Harahap, M. Yahya. 1993. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini.
Hari Sasangka dan Ahmad Rifai. 2005. Perbandingan HIR dengan RBG. Majalengka: Mandar Maju.
Lili Rasjidi dan Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Majalengka: Mandar Maju.
Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. Hukum Acara Perdata. Majalengka: Mandar Maju.
Roihan A. Rasyid. 1998. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
R. Soeroso. 1995. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2002. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umar Mansyur Syah. 1991. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama menurut Teori dan Praktik. Garut: Yayasan Al-umaro.
Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق